1.Undang-Undanag Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

6. Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang izin praktik dan Pelaksana Praktik Kedokteran

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2012 tentang Izin Dan Penyelenggara Praktik Perawat

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostis

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32vTahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan Tenaga Sanitarian

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan Perekam Medis

15. Peraturan MENTERI Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaran PraktikElektromedis

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anesti

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 

23. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

24. Peraturan Walikota Tangerang Nomor74 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dn Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

25. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar dapat diproses

2. Surat Izin Praktik belum dapat dikirim ke pemohon bila DPMPTSP belum menerima STR legalisir asli

3. Penyelesaian berkas 7 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar

1. Memahami Perundang-undangan/Peraturan tentang Kefarmasian dan ITE

2. Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan 

3. Minimal D-3 Kesehatan

1. Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Dokumen Permohonan yang Bersangkutan

4. Jaringan Internet

1. Regristrasi permohonan izin

2. Entri/Up date data sistem pelayanan perizinan

3. Penomoran surat

4. Arsip izin yang sudah diterbitkan

5. Laporan bulanan