1. UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP no 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS Dalam Jabatan Struktural

3. PP RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelengaraan pemerintah Daerah

4. Peraturan Walikota nomor 81 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatacara kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

1.  Penyusunan Analisi Kebutuhan Diklat (AKD)

2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  Teknis

3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi  penjenjangan struktural

Pengecekan kelengkapan persyaratan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1.Memahami tatacara perencanaan  Pengembangan Kompetensi Fungsional

2.Memahami tatacara pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fungsional

3.Memahami tatacara penyusunan dokumen Penyelenggaraan  pengembangan   kompetensi Fungsional

4. Memahami tatacara Evaluasi dan Pelaporan  Penyelenggaraan   Pengembangan Kompetensi  Fungsional

- ATK

- Komputer

- Dokumen Penyelenggaraan Diklat Fungsional

 Penyimpanan dokumentasi dalam bundel arsip dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fungsional