1. Undang-Undang No. 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun   Jabatan   Fungsional   Pegawai   Negeri   Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional    Pegawai    Negeri    Sipil;
6. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsiona Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
7. Keputusan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2001 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

SOP Pengelolaan SAPK

Penyusunan Draft SK Kolektif harus dilakukan dengan teliti agar pemberian penugasan selanjutnya tidak ada masalah administrasi kepegawaian

• Memahami pelaksanaan pembuatan SK Kolektif maupun SK petikan oleh pejabat yang berwenang;
• Memahami Keputusan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2001 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
• Memahami dan mengetahui alur dan proses dari awal sampai akhir.

• ATK
• Komputer

Laptop

• Flasdisk

Printer

• Komputer / Data

       -  Daftar nominatif

• Buku Surat Masuk

Buku Surat Keluar