1Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

2Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3Peraturan Walikota Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB

4Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun  2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

9Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

10Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1. SOP Mekanisme pengadaan dan Pendistribusian Barang Pemerintah

Apabila SOP ini tidak dipedomani maka akibatnya 

1.  Laporan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Daerah akan terhambat SKPD

     kesulitan dalam menyusun Rencana Kerja karena harus mereview (evaluasi)

2.  Capaian kinerja tahun sebelumnya

1. Pendidikan S1/D3/SMA 

2.  Memahami mekanisme Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

1.  ATK

2.  Komputer dan kelengkapannya

3.  Data kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.  Agenda surat masuk

2.  Agenda naskah dinas surat keluar

3.  Buku laporan Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Renja