1.      UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2.      UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015

3.      PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

4.      PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

5.      PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Minimal DIII, Diutamakan S1 atau S2

b. Menguasai Sistem Perencanaan Daerah

c. Menguasai Sistem Keuangan Daerah

d. Memahami dan menguasai Komputer dan Aplikasi

e. Menguasai Teknis oleh data statistik dan spasial

f. Pengalaman di perencanaan teknis.

1.      Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.      Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019

3.      RPJMD

4.      Kebijakan Kepala Daerah

5.      Renstra OPD BAPPEDA

6.      Data Statistik Pembangunan Kota Tangerang

7.      RKPD

8.      Renja OPD

9.      Alat Tulis Kantor

10.  Komputer

11.  Printer

1.      RPJMD memuat visi misi program Walikota/Wakil Walikota terpilih, berpedoman pada RPJP dan RTRW Kota, memperhatikan RPJMN Provinsi serta RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya

2.      Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tantang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah