| 1 |
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| 2 |
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 3 |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB |
| 4 |
Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan |
| 5 |
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan |
| 6 |
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| 7 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan |
| 8 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah |
| 9 |
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| 10 |
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 11 |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
| 1 |
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| 2 |
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 3 |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB |
| 4 |
Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan |
| 5 |
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan |
| 6 |
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
| 7 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan |
| 8 |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah |
| 9 |
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| 10 |
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 11 |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |
|