1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroknasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan

8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 26 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

?

a. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan akativitas yang telah dilakukan adan ditetapkan

b. Segala bentuk penyimpanan atas mutu buku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana

a. Memahami peraturan perundangan mengenai penataan organisasi perangkat daerah

b. Dapat berkeja sama dalam tim

a. Komputer/scanner/printer

b. Jaringan Internet

c. Alat dan Jaringan Komunikasi

d. Alat tulis kantor/ stempel

e. Ruang rapat

Data dsimpan secara manual dan elektronik