| 1. |
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. |
| 2. |
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. |
| 3. |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. |
| 4. |
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. |
| 5. |
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. |
| 6. |
Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. |
| 7. |
Peraturan wali kota Tangerang Nomor 143 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. |