'- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- Perda Nomor 8 Tahun 2018 terkait Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 

'- Petugas harus memeriksa dengan sangat teliti semua persyaratan utama
- Verifikator wajib turun ke lapangan untuk memastikan Keberadaan Sekretariat, Bukti Kepemilikan, dan Papan Nama
 

'- Memahami secara mendalam Undang-Undang Ormas dan peraturan pelaksana
- Mampu melakukan verifikasi faktual di lapangan

1. Komputer / laptop
2. Formulir Permohonan SKT
3. Ceklis Kelengkapan Administrasi SKT
4. Instrumen/Formulir Penelitian Administrasi dan Lapangan

'- Proses pengadministrasian dokumen permohonan harus dilakukan secara tertib (baik hardcopy maupun softcopy dalam database)