1. Undang-Undang No. 5  Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assesor Umber daya Manusia aparatur dan angka kreditnya 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun   Jabatan   Fungsional   Pegawai   Negeri   Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional    Pegawai    Negeri    Sipil;
6. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsiona Angka Kredit di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
7. Keputusan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2001 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;

SOP Pelaksanaan seleksi mutasi masuk

SOP pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur

• Pengecekan akhir persyaratan formasi/ jabatan yang akan dilaksanakan uji kompetensinya
• Kesalahan prosedur dalam pekerjaan ini akan menyebabkan pelaksanaan uji kompetensi tidak akan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan atas formasi/ jabatan tertentu di dalam instansi yang menjadi obyek kerjasama

Memahami peraturan mengenai kerjasama antara instansi

• ATK
• Komputer
• CCTV
• instrumen Tes Kompetensi Aparatur
• Infocus
• White board

Penyimpanan dokumentasi pelaksanaan seleksi dan data profil pribadi peserta uji kompetensi yang dirahasiakan