Form Input SOP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bidang Pemberdayaan Perempuan
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
248 Tahun 2026
0000-00-00
2026-04-14
0000-00-00
0000-00-00
1 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
3 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
4 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
5 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
6 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG
7 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NO 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SOP RAPAT
SOP INI MERUPAKAN PROSEDUR BAKU YANG WAJIB DILAKSANAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN APABILA TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGAKIBATKAN KETIDAKSESUAIAN, KETIDAKJELASAN, KETIDAKTEPATAN DAN KELAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN PELATIHAN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
A MEMAHAMI DENGAN BAIK KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN DALAM MENUNJANG TUGAS;
B MEMAHAMI DENGAN BAIK KETENTUAN YANG BERLAKU DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN;
C MEMAHAMI DENGAN BAIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN;DAN
D MEMPUNYAI KOMITMEN TINGGI UNTUK MENYELESAIKAN SETIAP TAHAPAN KEGIATAN TEPAT SASARAN DAN TEPAT WAKTU.
1. PERANGKAT KOMPUTER UNTUK PROSES PEMBUATAN SURAT MENYURAT, REKAP DATA HASIL, DLL;
2. INFOKUS DAN LAPTOP UNTUK PEMAPARAN MATERI;
3. BUKU/PEDOMAN/MATERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA; 
4. PERANGKAT PRAKTEK
10
4
41 Jam
Kembali