| 1. |
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| 2. |
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; |
| 3. |
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan |
| 4. |
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, |
| |
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah |
| 5. |
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil |
| 6. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan |
| |
Administrasi Terpadu Kecamatan |
| 7. |
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan; |
| 8. |
Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 9. |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan |
| |
Walikota Kepada Camat |
| 10. |
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 |
| |
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Kecamatan |