1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. SOP Penerbitan SPP UP/GU/TU

2. SOP Penerbitan SP2D UP/GU/TU

3. SOP Verifikasi SPJ Bendahara Pengeluaran

4. SOP Penerbitan Surat Penolakan Penerbitan SPM

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

 2. Memahami prosedur penatausahaan keuangan daerah

1. Komputer

2. Printer

3. Jaringan Internet

4. ATK

Disimpan sebagai data elektronik dan manual